WebPenggugat mendalilkan tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 119 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara mengenai pencabutan IUP atau IUPK dan melanggar AAUPB diantaranya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas tertib administrasi. WebPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Penjelasan.............................

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

WebPasca berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, Tap MPR dimasukkan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan permasalahan dalam konteks negara hukum Indonesia. Ini merupakan penelitian hukum normatif. Saat ini jumlah Tap MPR tersisa hanya 6 ketetapan, ... WebScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. greensboro business license greensboro nc

KESIMPULAN DAN SARAN - Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

WebUU No 30 Thn 2014 tentang administrasi pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan atau tindakan badan pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peratutan peruu dan AUPB. Undang ini dimaksud tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen … Web16 mar 2015 · Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) bukan hukum administrasi. Konsep administrasi pemerintahan (AP) dalam Pasal 1.1 … fm23 defensive tactics